Tanggapan Resmi PSSI Soal Undangan Kemenpora RI
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah memberikan reaksi keras terkait Kementrian Pemuda an Olahraga Republik Indonesia yang mengundang Kepengurusan PSSI era Djohar Arifin Husin dalam pertemuan yang akan digelar di kantor Kemenpora, Selasa (23/6)
Nasional – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah memberikan reaksi keras terkait Kementrian Pemuda an Olahraga Republik Indonesia yang mengundang Kepengurusan PSSI era Djohar Arifin Husin dalam pertemuan yang akan digelar di kantor Kemenpora, Selasa (23/6) tadi.
Pertemuan itu sendiri merupakan tindak lanjut dari desakan Komisi X DPR RI terhadap Kemenpora agar melakukan pertemuan dengan PSSI, guna menyelesaikan konflik yang ada. Namun nyatanya, Kemenpora RI hanya mengundang Kepengurusan PSSI era Djohar, plus empat Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur.
”Yang pertama adalah sudah jelas bahwa tidak ada niat atau itikad baik dari Menpora untuk keluar dari situasi konflik persepakbolaan nasional saat ini. Sedangkan yang kedua, sudah jelas bahwa tidak ada keinginan berupa upaya dari Menpora agar sanksi FIFA segera dicabut," ujar Tommy Welly, General Manager Football Development PSSI, dalam laman resmi PSSI.
”Tindakan Menpora dengan mengundang pengurus PSSI lama dan empat (4) Asprov sulit dicerna secara nalar atau logika akal sehat sebagai upaya menindaklanjuti perintah Komisi X DPR RI. Ini bisa jadi untuk memecah belah PSSI. Hal ini juga bisa diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap intelektualitas. Baik kepada Komisi X DPR RI, kepada PSSI maupun kepada masyarakat luas,” lanjut Tommy Welly.
Selain itu, pria yang akrab disapa Bun Towel ini juga menegaskan jika poin keempat atas tindakan ini adalah Menpora telah memilih bersikap bermain-main dengan masalah dan menghindari masalah dengan cara yang melecehkan terhadap kecerdasan dan norma umum.
”Pada akhirnya upaya mencari jalan keluar dari permasalahan sepak bola Indonesia saat ini dengan pihak Menpora sulit lagi dilakukan dengan cara-cara dan logika berpikir yang normal,” pungkas Bung Towel.
Sementara itu, Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan mengatakan posisi pemerintah bukan sebagai pemutus suatu keputusan.
"Mereka tidak bisa seenaknya memutuskan siapa yang berhak untuk diundang dan yang tidak. Kalau acuan mereka dari SK Menpora tanggal 17 April 2015 yang mengakui Djohar Arifin Husin masih sebagai Ketum PSSI, itu salah. SK'nya saja sudah tidak berlaku sejak ada putusan sela PTUN. Jadi terlihat disini siapa yang membangkang dan menghina peradilan," kata Aristo Pangaribuan.