ER Ingin APBD Kembali Digunakan Untuk Sepak Bola

Nasional – Salah anggota Tim Transisi, Eddy Rumpoko memberikan usulan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk merevisi peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Eddy yang juga merupakan Wali Kota Batu tersebut menjelaskan, peraturan yang melarang setiap klub didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini harus diatur kembali.

"Saya pernah sampaikan kepada bapak Presiden saat berkunjung ke Batu, SK Mendagri yang tidak memperbolehkan APBD perlu direvisi, sehingga kabupaten ataupun kota di Indonesia ini bisa mengalokasikan dana untuk membangun sepakbola di daerahnya agar bisa mengikuti kompetisi nasional," ujar Eddy Rumpoko seperti yang dilansir oleh Goal.

"Tujuan dari kita adalah klub tersebut bisa membina lebih baik, dan mencari atlet sepakbola dari daerahnya sendiri," sambung pria yang akrab disapa ER ini.

"Presiden menyambut baik usul itu dan meminta agar mengingatkan soal Permendagri tersebut. Karena mungkin, pak Presiden saat menjadi wali kota Solo dulu juga merasakan kesulitan yang luar biasa saat klub harus lepas dari APBD," lanjutnya.

ER juga menyatakan klub-klub kecil di Indonesia memang kesulitan dari bidang sponsor sehingga daya saing mereka tidak terlalu baik di pentas nasional jika dibandingkan dengan klub di Indonesia Super League (ISL) meskipun masih tetap ada klub di ISL yang kesulitan mencari sponsor.

"Bukan kembali seperti dulu, namun lebih diatur bagaimana mengalokasikan dana untuk sepakbola secara baik di daerah. Saya yakin kabupaten ataupun kota se-Indonesia ini memiliki klub perserikatan yang berkeinginan maju ke pentas nasional dengan memasukkan putra daerah sendiri," tegas Anggota Tim Transisi ini.

"Selain itu, nantinya pemerintah daerah juga bisa mengelola dana itu untuk memperbaiki fasilitas stadion, membina usia dini, membina sepakbola di kalangan pelajar. Dan itu perlu adanya alokasi dana khusus," lanjut ER.

"Tentang klub profesional, sebenarnya dana itu dihitung dari berapa persen APBD itu, jadi tidak royal seperti sebelum-sebelumnya, misalnya diatur berapa itu besarannya. Tentu nanti KONI di setiap daerah," pungkas Eddy Rumpoko.